Serba Serbi

Petani dan Agraria

Setiap tahunnya di tiap tanggal 24 September selalu diperingat sebagai Hari Tani Nasional. Sesuai dengan Keputusan Presiden melalui Kepres RI No. 169 tahun 1963 dan diambil dari tanggal dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960.
Kemudian hari tersebut menjadi tonggak sejarah bangsa dalam memandang arti pentingnya para petani dan juga hak kepemilikan di atas tanah, sehingga menjadi harapan yang berlanjutan untuk masa depan agraria di Indonesia.
Berbicara petani maka tak akan lepas dari tanah tentunya sebagaimana pendiri bangsa ini berbincang Marhaen tidaklah lepas dari sawahnya, Marhaen tidak cukup berbekal cangkul sedangkan tanah garapan adalah sungai.

Terpandang sangatlah sungguh luhur secara tertulis karna negara memberikan bentuk penghormatan kepada Petani dengan menjadikan tanggal 24 September kepada petani di Indonesia sebagai hari besarnya, Namun faktanya penghormatan itu hanyalah sekedar memperingati di tanah lapang atau pun di sawah-sawah dengan panen raya, karna sampai sekarang petani sepakat tidak terlepas dari penderitaan di dalam pekerjaannya di atas tanahnya yang katanya telah merdeka sejak lepas dari cengkraman kolonial Belanda.

Secara sejarah memanglah cukup panjang Hari Tani ini untuk dapat dinikmati hanya sebagai hari penyemangat para petani jika mengacu pada sejarahnya, mulai darinya Ibu Kota Repubilk masih berkedudukan di Yogyakarta tahun 1948 penyelenggara negara telah membentuk panitia Agraria namun situasi politik yang tidak menentu membuat menjadi hanya sekedar wacana

Sampai ibukota Republik ini kembali ke Jakarta melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 yang menghasilkan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda, atas pengakuan kedaulatan politik Negara Indonesia maka kemudian Panitia Agraria Yogya diteruskan kembali di Jakarta pada tahun 1951, dengan nama Panitia Agraria Jakarta. Dalam perkembangannya, berbagai panitia yang telah terbentuk itu pun gagal tanpa membuahkan hasil apa-apa. Hingga Panitia Agraria Jakarta tersebut diteruskan oleh Panitia Soewahjo (1955), Panitia Negara Urusan Agraria (1956), Rancangan Soenarjo (1958) dan Rancangan Sadjarwo (1960).

Jiwa kolonial Belanda yang masih tidak rela melepaskan wilayah Irian Barat, terus mengulur penyelesaian.hingga berdampak pada pemberian tindakan tegas dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak pada tahun 1956 serta merta diikuti dengan nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing, dengan di susulnya Pemerintah RI kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958, tentang penghapusan tanah-tanah partikelir (bukan untuk umum; bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik) dinas. swasta)
Untuk menjagakan tanah-tanah tersebut oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya, dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten, Hak pertuanan artinya sang tuan tanah berkuasa atas tanah, beserta orang-orang di dalamnya) Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan.

Dengan UU No 1 tahun 1958 itu, hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Kemudian upaya mengambil alih lahan asing ke tangan rakyat atau petani dilakukan dengan ganti rugi yang sesuai.( Artinya, reforma agraria dikoordinasikan oleh pemerintah dengan cara ganti rugi untuk meminimalisasi adanya konflik memang telah dilakukan dimasa orde lama).

Selama 12 tahun lamanya menunggu melalui prakarsa Menteri Pertanian 1959,
Soenaryo. Barulah penantian panjangan Rancangan Undang-Undang itu digodok Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang kala itu dipimpin Zainul Arifin, yang mana Menteri Agraria saat itu, Mr Sardjarwo hingga DPR-GR bersidang pertama kalinya membahas agrari tanggal 12 September 1960, Mr Sardjarwo dalam pidato pengantarnya menyatakan, “…perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.”
Yang disusul kemudian, pada pada 24 September 1960, RUU tersebut disetujui DPR sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial.

UUPA 1960 merupakan payung hukum (Lex Generalis) bagi pengelolaan kekayaan agraria nasional. Kekayaan agraria nasional tersebut mengacu kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Undang-undang ini lahir dari semangat perlawanan terhadap kolonialisme, yang telah merampas hak asasi rakyat Indonesia selama ber-abad-abad melalui Agrariche Wet 1870.

Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik.
UUPA ditetapkan pada tanggal 24 September. Karena itulah kemudian setiap tanggal itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

Pertanyaannya sudahkah Tani mendapatkan haknya?, yang tak hanya berkutat pada label pupuk murah(subsidi).
Sudahkah petani merasakan harga yang pantas untuk hasil yang telah ia tanam? ,yang bukan hanya sekedar panen.
Sudahkan petani bertani dengan nyaman?, mengingat banyaknya konfilk agraria yang dari rezim ke rezim tak pernah selesai karna selalu dimenangkan oleh yang punya uang dan kekuasaan.
Jawabannya adalah belum.
Karna masih banyaknya petani yang tak boleh menanam dan tak boleh memanen di tanah leluhurnya sendiri karna apa? Karna peninggalan belanda yang menjajah masih kuat bercokol
Lalu dimana pemerintah pusat baik daerah?
Masih tidur dan ditidurkan mungkin itulah jawabannya jika mengacu pada bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selamat Hari Tani Nasional

*SigondrongDalamDiam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *